Bagaimana syariah mengamati regulasi pidana dan tata sistem pengadilan?

Bagaimana syariah mengamati regulasi pidana dan tata sistem pengadilan? – Aturan pidana dalam Islam dikuasai dalam syariah, yakni regulasi yang diatur oleh Allah SWT dan diwahyukan lewat Al-Qur’an dan Hadits. Menurut syariah, tujuan dari regulasi pidana yakni untuk menjaga keadilan dan keamanan dalam masyarakat dengan sistem menghukum orang yang mengerjakan kriminalitas.

Bagaimana syariah mengamati regulasi pidana dan tata sistem pengadilan

Bagaimana syariah mengamati regulasi pidana dan tata sistem pengadilan?

Dalam syariah, terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar dari regulasi pidana, di antaranya:

  1. Keadilan: Sanksi yang diberi mesti layak dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.
  2. Kemanfaatan: Sanksi yang diberi mesti berguna bagi terdakwa maupun masyarakat.
  3. Keselamatan: Sanksi yang diberi tak boleh merugikan keselamatan terdakwa.
  4. Keteladanan: Sanksi yang diberi mesti bisa dihasilkan teladan bagi orang lain supaya tak mengerjakan kriminalitas yang sama.

Tata sistem pengadilan juga memiliki prinsip-prinsip yang mesti dikuasai teguh, di antaranya:

  1. Kebebasan: Setiap orang yang terdakwa mesti dianggap tak bersalah hingga rupanya sebaliknya.
  2. Keadilan: Setiap orang yang terdakwa mesti diadili dengan adil, tak boleh ada diskriminasi atau kepentingan pribadi dalam pengerjaan pengadilan.
  3. Keteladanan: Setiap orang yang terdakwa mesti diadili di depan umum, supaya bisa dihasilkan teladan bagi orang lain.
  4. Persidangan terbuka: Setiap orang yang terdakwa mesti diadili di depan umum, selain jika terdapat alasan yang kuat untuk mengerjakan persidangan tertutup.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa syariah mengamati regulasi pidana dan tata sistem pengadilan sebagai suatu sistem yang memiliki tujuan untuk menjaga keadilan dan keamanan dalam masyarakat, serta dikuasai menurut prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, keselamatan, dan keteladanan.

lagi cari rumah syariah Cimahi > kunjung royal orchid villa

Bagaimana syariah mengamati regulasi pidana dan tata sistem pengadilan

Terdapat beberapa ragam hukuman yang bisa diberi kepada terdakwa, yakni:

  1. Sanksi qisas: Sanksi qisas yakni hukuman yang sama dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Misalnya, jika seseorang mengerjakan pembunuhan, karenanya ia akan dihukum dengan hukuman mati.
  2. Sanksi ta’zir: Sanksi ta’zir yakni hukuman yang diberi kepada terdakwa yang tak tercakup dalam hukuman qisas. Sanksi ta’zir bisa berupa denda, penjara, atau hukuman lain yang layak dengan kriminalitas yang dilakukan oleh terdakwa.
  3. Sanksi diyat: Sanksi diyat yakni hukuman yang diberi kepada terdakwa yang telah membunuh atau mencederai seseorang secara tak sengaja. Sanksi diyat bisa berupa pembayaran uang tebusan kepada keluarga korban.
  4. Sanksi kafarat: Sanksi kafarat yakni hukuman yang diberi kepada terdakwa yang mengerjakan kriminalitas karena lupa atau tak sengaja. Sanksi kafarat bisa berupa pembayaran uang tebusan kepada keluarga korban atau mengerjakan amal ibadah tertentu.

Pada pengerjaan pengadilan, terdapat beberapa tingkatan yang mesti dilewati, yakni:

  1. Penyidikan: Tahap ini yakni tahap dimana polisi mengumpulkan bukti-bukti yang akan diaplikasikan dalam persidangan.
  2. Penyidik: Tahap ini yakni tahap dimana penyidik mempersiapkan laporan yang akan diserahkan kepada jaksa.
  3. Penuntutan: Tahap ini yakni tahap dimana jaksa menuntut terdakwa ke pengadilan.
  4. Persidangan: Tahap ini yakni tahap dimana hakim mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi dan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tak.
  5. Penjatuhan hukuman: Tahap ini yakni tahap dimana hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa layak dengan kriminalitas yang dilakukan.
  6. Peninjauan kembali: Tahap ini yakni tahap dimana terdakwa atau pihak lain yang merasa tak puas den

dengan putusan hakim bisa mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa syariah mengamati regulasi pidana sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan keamanan dalam masyarakat, serta dikuasai menurut prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, keselamatan, dan keteladanan. Padahal sistem pengadilan dalam syariah juga memiliki prinsip-prinsip yang mesti dikuasai teguh, seperti kebebasan, keadilan, keteladanan, dan persidangan terbuka, serta terdiri dari beberapa tingkatan yang mesti dilewati oleh terdakwa.

Bagaimana syariah mengamati regulasi pidana dan tata sistem pengadilan

Apa saja perbedaan antara syariah dan regulasi positif?

Syariah dan regulasi positif yakni dua sistem regulasi yang berbeda, padahal keduanya sama-sama bertujuan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat. Berikut ini yakni beberapa perbedaan antara syariah dan regulasi positif:

  1. Asal mula: Syariah yakni regulasi yang diatur oleh Allah SWT dan diwahyukan lewat Al-Qur’an dan Hadits. Padahal regulasi positif yakni regulasi yang diatur oleh pemerintah atau institusi legislatif manusia.
  2. Sumber regulasi: Sumber regulasi dalam syariah yakni Al-Qur’an, Hadits, dan ijma’ (kesepakatan ulama). Sementara itu, sumber regulasi dalam regulasi positif yakni regulasi perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah atau institusi legislatif manusia.
  3. Tujuan: Tujuan dari syariah yakni untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan mengerjakan instruksi-instruksi Allah SWT. Padahal tujuan dari regulasi positif yakni untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
  4. Lingkup: Lingkup regulasi syariah mencakup seluruh aspek kehidupan, bagus yang bersifat ibadah maupun yang bersifat duniawi. Sementara itu, lingkup regulasi positif hanya terbatas pada aspek-aspek kehidupan yang bersifat duniawi saja.
  5. Aplikasi: Aplikasi regulasi syariah hanya berlaku bagi umat Islam, padahal regulasi positif berlaku bagi seluruh warga negara dalam suatu negara yang menganut regulasi positif hal yang demikian.
  6. Pemahaman: Pemahaman kepada regulasi syariah diperlukan oleh para ulama yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang khusus perihal syariah. Padahal pemahaman kepada regulasi positif bisa dilakukan oleh siapa saja yang memahami regulasi perundang-undangan yang berlaku.
  7. Penegakan regulasi: Penegakan regulasi dalam syariah dilakukan oleh kadhi, yakni hakim yang memahami dan mempertahankan prinsip-prinsip syariah. Padahal penegakan regulasi dalam regulasi positif dilakukan oleh institusi kehakiman yang ada dalam suatu negara.
  8. Metode peradilan: Metode peradilan dalam syariah berbeda dengan sistem peradilan dalam regulasi positif. Dalam syariah, terdapat beberapa ragam hukuman yang bisa diberi kepada terdakwa, seperti hukuman qisas, hukuman ta’zir, hukuman diyat, dan hukuman kafarat. Padahal dalam regulasi positif, hukuman yang diberi tergantung pada kriminalitas yang dilakukan oleh terdakwa dan diatur layak dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku.
  9. Poin-nilai yang dikuasai: Poin-nilai yang dikuasai oleh syariah yakni nilai-nilai yang diatur oleh Allah SWT, seperti keadilan, kebenaran, kemanfaatan, dan keteladanan. Padahal nilai-nilai yang dikuasai oleh regulasi positif bervariasi tergantung pada negara yang menganut regulasi positif hal yang demikian.
  10. Sanksi: Sanksi yang diberi dalam syariah bervariasi tergantung pada ragam hukuman yang diberi, seperti hukuman qisas, hukuman ta’zir, hukuman diyat, dan hukuman kafarat. Sementara itu, hukuman dalam regulasi positif bervariasi tergantung pada kriminalitas yang dilakukan oleh terdakwa dan diatur layak dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa syariah dan regulasi positif yakni dua sistem regulasi yang memiliki perbedaan asal mula, sumber regulasi, tujuan, lingkup, aplikasi, pemahaman, penegakan regulasi, sistem peradilan, nilai-nilai yang dikuasai, dan hukuman yang diberi.

jual rumah lembang

Pro dan Kontra

Berikut ini yakni beberapa pro dan kontra dari syariah dan regulasi positif:

Pro Syariah:

  1. Mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kemanfaatan, dan keteladanan yang diatur oleh Allah SWT.
  2. Memiliki menjadi tanda bagi umat Islam dalam mengerjakan kehidupan sehari-hari.
  3. Dapat prinsip-prinsip yang bisa menjadi solusi bagi keadaan sulit-keadaan sulit yang terjadi dalam masyarakat.

Kontra Syariah:

  1. Memiliki menimbulkan diskriminasi kepada kategori minoritas dalam masyarakat.
  2. mempuyai menjadi sumber perselisihan jika terdapat perbedaan pendapat perihal interpretasi dan aplikasinya.
  3. Menjadi sumber tekanan bagi individu yang tak bisa memenuhi tuntutan-tuntutan yang diberi oleh syariah.

Pro Aturan Positif:

  1. Menjamin hak-hak asasi tiap warga negara.
  2. Menciptakan keadilan dan keamanan bagi seluruh warga negara.
  3. Menjadi solusi bagi keadaan sulit-keadaan sulit yang terjadi dalam masyarakat.

Kontra Aturan Positif:

  1. Jadi sumber kekerasan jika terdapat kepentingan pribadi dari pihak yang berkuasa.
  2. Menimbulkan diskriminasi kepada kategori minoritas dalam masyarakat.
  3. Sumber perselisihan jika terdapat perbedaan pendapat perihal interpretasi dan aplikasinya.
Bagaimana syariah mengamati regulasi pidana dan tata sistem pengadilan

kesimpulan

Disimpulkan bahwa syariah dan regulasi positif yakni dua sistem regulasi yang memiliki perbedaan dalam asal mula, sumber regulasi, tujuan, lingkup, aplikasi, pemahaman, penegakan regulasi, sistem peradilan, nilai-nilai yang dikuasai, dan hukuman yang diberi. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat, tapi sistem dan pendekatannya berbeda. Syariah yakni regulasi yang diatur oleh Allah SWT dan diwahyukan lewat Al-Qur’an dan Hadits, serta bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan mengerjakan instruksi-instruksi Allah SWT. Padahal regulasi positif yakni regulasi yang diatur oleh pemerintah atau institusi legislatif manusia, serta bertujuan untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Apa saja bidang-bidang yang diatur dalam syariah?

Kedua sistem regulasi hal yang demikian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. , yang lebih-lebih yakni bagaimana sistem regulasi hal yang demikian bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan bisa menjadi solusi bagi keadaan sulit-keadaan sulit yang terjadi dalam masyarakat.